Dengan sistem pemilihan langsung oleh warga, tidak ada lagi RT atau RW yang ditunjuk berdasarkan kehendak pihak tertentu.
“RT dan RW dipilih langsung oleh masyarakat di wilayahnya masing-masing. Ini memberi makna bahwa demokrasi benar-benar hidup di tengah warga Kota Makassar,” jelasnya.
Ia menambahkan, jabatan RT dan RW bukanlah jabatan struktural, melainkan jabatan sosial yang menuntut kepekaan, kejujuran, dan kesiapsiagaan dalam melayani masyarakat. RT dan RW adalah wajah Pemerintah Kota Makassar di tingkat lingkungan.
Oleh karena itu, yang paling utama adalah menjaga integritas. Ditegaskan, tidak mau mendengar RT/RW menjadi sumber persoalan di tengah masyarakat.
Sehingga eksistensi, RT/RW harus menjadi tempat mengadu, tempat menyelesaikan persoalan sosial, dan harus bekerja sama dengan lurah dan camat.
Appi kembali mengingatkan agar RT dan RW tidak bersikap sebagai penguasa wilayah, melainkan sebagai pelayan yang mau bekerja, mau turun langsung, dan mau sibuk demi kepentingan masyarakat.
Kado Akhir Tahun untuk Pekerja Buruh: UMK Makassar 2026 Naik 6,92 Persen, Tembus Rp4,14 Juta
Informasi yang disampaikan RT dan RW harus valid dan benar agar program pemerintah, bantuan sosial, dan pembangunan dapat tepat sasaran.
Ia menegaskan tidak boleh ada lagi warga yang kehilangan haknya akibat ketidakadilan atau diskriminasi, termasuk karena perbedaan pilihan politik.
Jadilah orang pertama yang memberikan komentar.