Makassar – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan mengenai pengadaan jasa influencer yang melibatkan perusahaan terafiliasi selebritas Raffi Ahmad. Total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Temuan tersebut didasarkan pada data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga yang tercatat di portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ada delapan paket kontrak yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026.
Dua kementerian yang memberikan kontrak tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dari Kemendikbudristek pada 2024, tercatat lima paket dengan total sekitar Rp3,9 miliar. Rinciannya meliputi penayangan video di YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels dan Story akun @raffinagita1717, konten TikTok, serta jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara.
Sementara dari KKP, ada tiga paket pada 2025–2026 dengan nilai mencapai hampir Rp10,8 miliar. Paket tersebut mencakup jasa influencer engagement dan publikasi untuk program-program kementerian, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih.
ICW menyoroti beberapa persoalan dalam pengadaan ini. Pertama, potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Kedua, pengadaan ini dinilai kurang sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digencarkan pemerintah. Ketiga, manfaat dan efektivitas belanja influencer tersebut masih dipertanyakan.
Menurut dokumen korporasi, mayoritas saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki oleh PT Rans Entertainment Indonesia yang terkait dengan Raffi Ahmad.
ICW mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan jasa influencer di kementerian dan lembaga. Mereka juga meminta pemerintah lebih transparan dan menghentikan praktik pengadaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Temuan ICW ini langsung menjadi perbincangan publik dan viral di media sosial. Banyak pihak mempertanyakan penggunaan uang pajak rakyat untuk jasa promosi selebritas di tengah upaya penghematan anggaran negara.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Raffi Ahmad maupun kedua kementerian terkait temuan tersebut.
Jadilah orang pertama yang memberikan komentar.